Pangkalpinang – aspirasisukses.com
10 Februari 2025
Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC Babel) Terus bergerak menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kontroversi data 271 T , dalam kunjungan audiensi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang, AMC BABEL menyuarakan agar BPKHTL tidak diam bantu luruskan permasalahan dgn buka data valid .
Alhamdulillah audiensi dengan BPKHTL menghasilkan respons positif.walau sebelumnya sempat ada ketegangan berkenaan dgn informasi internal di kantor BPKHTL , dimana mayoritas pegawai kantor sedang ada kegiatan di Belitung . Belum terkonfirm untuk penyambutan kedatangan AMC BABEL yang sebelum nya sudah bersurat ke kantor BPKHTL , namun setelah ada jawaban dari atasan , AMC BABEL diterima oleh kasubag Tu saudara ILHAM .
Dalam audiensi tersebut AMC BABEL diaaping melalukan diskusi lsg juga menyampaikan surat secara resmi yang isinya meminta BPKHTL membuka data Valid secara resmi pelaksanaan kegiatan BPKH TL selama periode 2014 sebagai rona awal dan 2015-2025 berkaitan dgn kegiatan penambangan IUP PT.Timah .
Dalam pertemuan tersebut Pihak BPKHTL berjanji akan menyampaikan data valid terkait kegiatan pertambangan di IUP Timah Bangka Belitung secara resmi.
“Alhamdulillah, repom mereka BPKHTLbaik. Mereka akan menyampaikan data secara resmi,” dan kita tunggu niat baiknya ‘ ujar Dani
AMC Babel berharap data yang dibuka BPKHTLW dapat meredam kegaduhan terkait isu 217 yang selama ini berkembang. Mereka khawatir isu ini akan berdampak buruk pada perekonomian Bangka Belitung.
Kami ingin mendudukkan persoalan ini. Isu 217 ini sangat gaduh. Kami khawatir kondisi ekonomi Bangka Belitung akan terganggu,” tegas Dani.
Setelah dari BPKHTL, AMC Babel melanjutkan audiensi dengan DPRD Bangka Belitung. Mereka diterima oleh pimpinan DPRD dan menyampaikan aspirasi terkait data pertambangan.
“Kami meminta DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi kami, untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” kata Dani.
AMC Babel menekankan pentingnya data valid dari pihak terkait, termasuk BPKHTLW, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM. Data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti luasan bukaan lahan, reklamasi, dan lain-lain.
“Kami tidak ingin ada salah penafsiran tentang Pansus. Kami tidak meminta DPRD untuk menghitung kerugian. Kami hanya meminta DPRD untuk membuka data sebenarnya seluas-luasnya kepada masyarakat,” jelas Dani.
Dani juga menyoroti perbedaan pendapat ahli terkait potensi kerugian negara yang di hitung para ahli . Ada yang menyebut angka 3.000 hektar, 60.000 ann hektar, bahkan 170 RB an hektar.
“Mana yang benar? Kami butuh data valid dari pihak yang berwenang,” dan kami mohon kepada DPRD Babel .. beri jawaban untuk ini semua melalui hak DPRD ” tegas Dani.